<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMsRyVnFjIpnz5ffNRhmsG8YO0c3wUJu_0zhcOuG8lz3Fwc5jn4eNr-1uzSxCPHgIWgRuQP1dPddYmXWxIgy21VOQ3vgm4amIYtfn_VLix7YDQrW5XOBT-FpSDIBPSXbX9EAOdgI4Rnu29bCdlOOO5KWp1sv4UfmywpKAWVH-5x4GwRs2yIax_RhE6LpT_/s1600/1000000906.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" data-original-height="768" data-original-width="1408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMsRyVnFjIpnz5ffNRhmsG8YO0c3wUJu_0zhcOuG8lz3Fwc5jn4eNr-1uzSxCPHgIWgRuQP1dPddYmXWxIgy21VOQ3vgm4amIYtfn_VLix7YDQrW5XOBT-FpSDIBPSXbX9EAOdgI4Rnu29bCdlOOO5KWp1sv4UfmywpKAWVH-5x4GwRs2yIax_RhE6LpT_/s1600/1000000906.jpg"/></a></div>

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) adalah dua lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bersifat independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Meskipun sama-sama berada di puncak peradilan, keduanya memiliki wewenang, fungsi, dan wilayah pengujian hukum yang berbeda.

---

Perbedaan Utama MK dan MA

Fitur / Dimensi	Mahkamah Konstitusi (MK)	Mahkamah Agung (MA)
Fokus Utama	Pengawal konstitusi (Guardians of the Constitution)	Puncak peradilan umum dan teknis hukum (Court of Cassation)
Uji Materiil (Judicial Review)	Menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945	Menguji peraturan di bawah UU (PP, Perpres, Perda) terhadap UU
Sifat Putusan	Final dan mengikat (final and binding) pada tingkat pertama dan terakhir	Putusan kasasi/PK mengikat para pihak; dapat dilakukan peninjauan kembali (PK)
Jumlah Hakim	9 Hakim Konstitusi (diajukan oleh Presiden, DPR, dan MA masing-masing 3 orang)	Hakim Agung (paling banyak 60 orang, diusulkan oleh KY ke DPR)
Lingkup Peradilan	Khusus perkara sengketa konstitusional, pemilu, dan pembubaran parpol	Membawahi 4 lingkungan peradilan: Umum, Agama, Militer, dan TUN

---

Wewenang & Kewajiban

1. Mahkamah Konstitusi (MK)

• Menguji UU terhadap UUD 1945 (Judicial Review).
• Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
• Memutus pembubaran partai politik.
• Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu dan Pilkada).
• Kewajiban: Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum (impeachment).

2. Mahkamah Agung (MA)

• Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat banding dari semua lingkungan peradilan.
• Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
• Mengadili permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
• Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi.