Utk yg mo Bantu2 Keuangan saya..monggo ke Bank Central Asia BCA 5520166779 a.n. Andreas Tparlaungan Manurung (Indonesia) For those who would like to help support my finances ..please feel free to send it to Bank Central Asia (BCA) account number 5520166779 under the name Andreas Tparlaungan Manurung (Indonesia)

ENGLISH	BAHASA
DUTIES AND RIGHTS OF LAW ENFORCERS IN LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES	KEWAJIBAN DAN HAK PENEGAK HUKUM DALAM LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES
Law enforcement activities demand a balance between the authority held by officials and the protection of human rights. The rights of law enforcers are essentially inherent as supporting instruments so that legal duties can be carried out effectively, in a measured manner, and accountably.	Penegakan hukum (law enforcement activities) menuntut keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki aparat dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak penegak hukum pada dasarnya melekat sebagai instrumen pendukung agar kewajiban hukum dapat dijalankan secara efektif, terukur, dan akuntabel.
Duties of Law Enforcers	Kewajibannya Penegak Hukum
Upholding Law and Human Rights: Executing law enforcement actions must be based on laws and regulations while respecting human rights (due process of law).	Menjunjung Tinggi Hukum dan HAM: Melaksanakan tindakan penegakan hukum wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta menghormati hak asasi manusia (due process of law).
Principles of Legality and Proportionality: Any forced measure (such as arrest, search, seizure, and detention) must fulfill formal juridical requirements and be carried out proportionally according to the level of threat.	Prinsip Legalisasi dan Proposionalitas: Setiap tindakan paksa (seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan) wajib memenuhi syarat yuridis formal dan dilakukan secara proporsional sesuai tingkat ancaman.
Accountability and Transparency: Obligated to record, report, and account for the entire law enforcement process to superiors, supervisory bodies, and the judicial process.	Akuntabilitas dan Transparansi: Wajib mencatat, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan seluruh proses penindakan hukum kepada atasan, lembaga pengawas, maupun proses peradilan.
Fair and Non-Discriminatory Treatment (Equality Before the Law): Providing equal protection and legal handling to every individual without distinction of race, religion, ethnicity, gender, or social status.	Perlakuan Adil dan Tanpa Diskriminasi (Equality Before the Law): Memberikan perlindungan serta penanganan hukum yang setara kepada setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, atau status sosial.
Maintaining Procedural Confidentiality: Obligated to maintain the confidentiality of specific witness/victim identities and investigation information that is not yet ready for public release for the smooth operation of legal proceedings.	Menjaga Kerahasiaan Prosedural: Wajib menjaga kerahasiaan identitas saksi/korban tertentu serta informasi penyidikan yang belum siap dibuka ke publik demi kelancaran proses hukum.
Refusing Illegal Orders: Obligated to refuse orders from superiors or any party that clearly violate the law, moral norms, or the Professional Code of Ethics.	Menolak Perintah Ilegal: Wajib menolak perintah dari atasan atau pihak mana pun yang secara nyata melanggar hukum, norma kesusilaan, atau Kode Etik Profesi.
Rights of Law Enforcers	Hak Penegak Hukum
Right to Discretionary Power (Discretionary Power): The right to make measured decisions or field actions in the public interest or for crime prevention when regulations have not specifically provided for them.	Hak Wewenang Diskresi (Discretionary Power): Hak mengambil keputusan atau tindakan terukur di lapangan demi kepentingan umum atau pencegahan kejahatan ketika aturan belum mengatur secara spesifik.
Right to Measured Use of Force (Use of Force): The right to use physical force, tools, or firearms according to the escalation level of the threat to neutralize dangers threatening the lives of officers or the public.	Hak Penggunaan Kekuatan Terukur (Use of Force): Hak menggunakan kekuatan fisik, alat, atau senjata api sesuai tingkatan eskalasi ancaman untuk melumpuhkan bahaya yang mengancam jiwa aparat atau masyarakat.
Right to Legal Protection and Safety: The right to obtain security guarantees, protection from threats/terror, and legal assistance if official actions taken in accordance with procedure face lawsuits or resistance from other parties.	Hak Perlindungan Hukum dan Keselamatan: Hak memperoleh jaminan keamanan, perlindungan dari ancaman/teror, serta bantuan hukum jika tindakan resmi yang dilakukan sesuai prosedur mendapat gugatan atau perlawanan dari pihak lain.
Right to Identity Protection (In Special Cases): The right to personal identity confidentiality while performing undercover assignments or handling organized crime, terrorism, and narcotics cases.	Hak Perlindungan Identitas (Pada Kasus Khusus): Hak atas kerahasiaan identitas personal saat menjalankan tugas penyamaran (undercover) atau penanganan kasus kejahatan terorganisir, terorisme, dan narkotika.
Right to Operational Support and Welfare: The right to receive adequate facilities, personal protective equipment, and compensation commensurate with the level of work risk faced in the field.	Hak atas Dukungan Operasional dan Kesejahteraan: Hak menerima fasilitas, alat perlindungan diri, serta kompensasi yang memadai sesuai tingkat risiko kerja yang dihadapi di lapangan.